Berakhirnya Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat, meskipun masih terjadinya dinamika dalam penyelesaian hak para atlet dan official, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lombok Utara, I Made Kariyasa, S.Pd.H., M.M menghimbau perlunya menjaga kondusifitas kamtibmas dan terus mendorong Pemerintah Daerah Lombok Utara untuk segera merealisasikan hak-hak tersebut.
Kontingen Kabupaten Lombok Utara berhasil meraih peningkatan prestasi yang membanggakan dengan perolehan 71 medali, meningkat signifikan dibandingkan PORPROV tahun 2023 yang memperoleh 49 medali.
Prestasi 71 medali ini harus menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh. “Mari jadikan keberhasilan ini sebagai motivasi untuk membangun olahraga Lombok Utara yang lebih maju, sekaligus memastikan bahwa setiap atlet yang berjuang untuk daerah mendapatkan penghargaan dan hak yang layak”, ujarnya.
“Terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, official, KONI, pemerintah daerah, serta masyarakat Lombok Utara. terimakasi kepada tim ipsi dan atlit atlit pencak silat yang sudah berjuang dan khususnya yang memperoleh medali. Kalian telah mengharumkan nama daerah. Kini saatnya pemerintah menunjukkan komitmennya dengan menuntaskan seluruh hak atlet dan official tanpa penundaan lagi,” imbuhnya.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pembinaan olahraga yang lebih terarah, berkelanjutan, dan profesional sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Namun di balik keberhasilan tersebut, Kariyasa menegaskan masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara.
Ia meminta Pemerintah Daerah melalui Dikpora agar segera menyelesaikan pencairan hak para atlet dan official, terutama pembayaran uang Training Center (TC) yang hingga saat ini masih belum diterima. “Para atlet dan offisial telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan meninggalkan keluarga demi membawa nama baik daerah. Oleh karena itu, hak mereka tidak boleh tertunda. Saya meminta Dikpora untuk segera menuntaskan proses administrasi dan mempercepat pencairan uang TC yang menjadi hak atlet dan ofisial,” tegas Kariyasa.
Keterlambatan pembayaran bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut penghargaan pemerintah terhadap dedikasi insan olahraga.
“Jangan sampai semangat juang para atlet yang telah memberikan prestasi justru direspons dengan lambannya pemenuhan hak mereka. Pemerintah harus hadir, bukan hanya saat melepas keberangkatan dan memberikan ucapan selamat, tetapi juga memastikan seluruh hak atlet dan ofisial dipenuhi secara tepat waktu,” sambungnya.
Selain penyelesaian uang TC, Kariyasa juga mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera menyiapkan pemberian bonus bagi atlet berprestasi sebagai bentuk penghargaan nyata atas pengorbanan dan prestasi yang telah mereka persembahkan.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus mengawal proses penyelesaian hak-hak atlet dan memastikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PORPROV, mulai dari pembinaan, pelaksanaan Training Center, sarana dan prasarana, hingga sistem penghargaan bagi atlet dan pelatih.
Dari prestasi maupun persoalan yang ada, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lombok Utara, I Made Kariyasa, S.Pd.H.,M.M, Memberikan himbauan untuk tetap menjaga kondufisitas Kamtibmas pasca Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat.
