POLDA NTB AMANKAN TERDUGA PELAKU PENIMBUN BBM SUBSIDI DI SUMBAWA, 800 LITER SOLAR DISITA

Tim Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB berhasil mengungkap dugaan tindak pidana di sektor minyak dan gas (migas) di wilayah Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (04/04/2026).
Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang terduga berinisial JH bersama beberapa rekannya, serta satu unit kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut 800 liter BBM jenis solar bersubsidi.
Kabidhumas Polda NTB Kombes Pol, Mohammad Kholid, S.I.K., M.M. menyampaikan, berdasarkan keterangan dari Dirreskrimsus Polda NTB bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah besar di wilayah Kecamatan Alas Sumbawa.
Selain itu pengungkapan ini tindak lanjut dari atensi Kapolri terkait Operasi Bersih ilegal minyak, serta gas elpiji bersubsidi.
“Tim Khusus melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut, dan berhasil mengamankan para terduga bersama kendaraan yang digunakan. Saat diamankan, ditemukan sekitar 800 liter solar subsidi yang baru dibeli dari salah satu SPBU di Kecamatan Alas,” jelasnya.
Dari hasil pemeriksaan awal, BBM subsidi tersebut rencananya akan dijual kembali secara eceran kepada para nelayan di Pulau Bungin. Para pelaku diduga membeli solar subsidi dengan harga Rp 6.800 per liter, kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp 8.000 per liter untuk meraup keuntungan.
Modus ini jelas merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi. Saat ini para terduga beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Para tersangka tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Polda NTB menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi guna mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat luas, khususnya kelompok yang berhak menerima subsidi.POLDA NTB AMANKAN TERDUGA PELAKU PENIMBUN BBM SUBSIDI DI SUMBAWA, 800 LITER SOLAR DISITA
Tim Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB berhasil mengungkap dugaan tindak pidana di sektor minyak dan gas (migas) di wilayah Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (04/04/2026).
Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang terduga berinisial JH bersama beberapa rekannya, serta satu unit kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut 800 liter BBM jenis solar bersubsidi.
Kabidhumas Polda NTB Kombes Pol, Mohammad Kholid, S.I.K., M.M. menyampaikan, berdasarkan keterangan dari Dirreskrimsus Polda NTB bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah besar di wilayah Kecamatan Alas Sumbawa.
Selain itu pengungkapan ini tindak lanjut dari atensi Kapolri terkait Operasi Bersih ilegal minyak, serta gas elpiji bersubsidi.
“Tim Khusus melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut, dan berhasil mengamankan para terduga bersama kendaraan yang digunakan. Saat diamankan, ditemukan sekitar 800 liter solar subsidi yang baru dibeli dari salah satu SPBU di Kecamatan Alas,” jelasnya.
Dari hasil pemeriksaan awal, BBM subsidi tersebut rencananya akan dijual kembali secara eceran kepada para nelayan di Pulau Bungin. Para pelaku diduga membeli solar subsidi dengan harga Rp 6.800 per liter, kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp 8.000 per liter untuk meraup keuntungan.
Modus ini jelas merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi. Saat ini para terduga beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Para tersangka tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Polda NTB menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi guna mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat luas, khususnya kelompok yang berhak menerima subsidi.